GoodStats

Pantauan Legislasi DPR

73 RUU Prolegnas Prioritas 2026 · tahapan, persetujuan DPR, dan pengundangan
PROLEGNAS 2026
DATA RESMILiputan data GoodStats — tahapan RUU dari DPR RI, tanggal pengundangan dari JDIH Kemensetneg.Bukan situs resmi DPR maupun Kemensetneg.
73RUU prioritas 2026
5sudah jadi UU
3disetujui, belum diundangkan
9dibahas dengan pemerintah
35sedang disiapkan
21belum digarap
7UU diundangkan 2026 (semua jenis)

Perjalanan RUU Prolegnas 2026

Pengusul

Pembahasan. Dibahas bersama pemerintah di Pembicaraan Tingkat I (rapat kerja, panja, timus/timsin). 9 dari 73 RUU.

  1. 31Statistik(di dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 tertulis RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik)DPR
    Pembicaraan Tingkat Idiperbarui DPR 16 Nov 2026
  2. 45Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak CiptaDPR
    Pembicaraan Tingkat Idiperbarui DPR 16 Nov 2026
  3. 53Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri(RUU tentang Desain Industri)Pemerintah
    Pembicaraan Tingkat Idiperbarui DPR 19 Okt 2026
  4. 54Keamanan dan Ketahanan SiberPemerintah
    Pembicaraan Tingkat Idiperbarui DPR 7 Sep 2026
  5. 12Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanDPR
    Pembicaraan Tingkat Idiperbarui DPR 21 Jul 2026di tahap ini sejak 14 Okt 2026
  6. 67Daerah KepulauanDPD
    Pembicaraan Tingkat Idiperbarui DPR 6 Jul 2026
  7. 52Hukum Perdata InternasionalPemerintah
    Pembicaraan Tingkat Idiperbarui DPR 10 Jun 2026
  8. 21Energi Baru dan Energi TerbarukanDPR
    Pembicaraan Tingkat I
  9. 57Pelaksanaan Pidana Mati(RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)Pemerintah
    Pembicaraan Tingkat I

Undang-undang yang sudah diundangkan

UU 27Pelindungan Ketenagakerjaan
Disetujui DPR
–
Ditetapkan
28 Okt 2026
Diundangkan
28 Okt 2026
UU 10Pengaturan Reforma Agraria
Disetujui DPR
–
Ditetapkan
30 Sep 2026
Diundangkan
30 Sep 2026
UU 5Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Disetujui DPR
9 Jun 2026
Ditetapkan
17 Jun 2026
Diundangkan
17 Jun 2026
· 8 hari sampai diteken
UU 4Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Disetujui DPR
4 Jun 2026
Ditetapkan
17 Jun 2026
Diundangkan
17 Jun 2026
· 13 hari sampai diteken
UU 3Pelindungan Saksi dan Korban
Disetujui DPR
21 Apr 2026
Ditetapkan
20 Mei 2026
Diundangkan
20 Mei 2026
· 29 hari sampai diteken· sebagian diubah/diuji
UU 2Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Disetujui DPR
21 Apr 2026
Ditetapkan
30 Apr 2026
Diundangkan
30 Apr 2026
· 9 hari sampai diteken
UU 1Penyesuaian Pidana
Disetujui DPR
8 Des 2025
Ditetapkan
2 Jan 2026
Diundangkan
2 Jan 2026
· 25 hari sampai diteken

Target vs hasil, 2015–2026

7 UU substantif diundangkan pada 2026 (tahun berjalan), dari target 73 RUU prioritas.Belum ada UU kumulatif (APBN, ratifikasi, Perpu, kabupaten/kota) tahun ini.
UU substantif diundangkanTarget Prolegnas PrioritasBatang pucat: tahun berjalan.

Disetujui DPR, belum diundangkan

3 RUU
  • Pusat Finansial Internasional IndonesiaDisetujui di paripurna 21 Juli 2026 (Bisnis.com, 21 Juli 2026; belum tercatat di rekam jejak DPR)94hari lewat batas 30 hari (20 Agu 2026) — belum tercatat diundangkan di JDIH Setneg
  • Satu Data IndonesiaDisetujui di paripurna 6 Oktober 202617hari lewat batas 30 hari (5 Nov 2026) — belum tercatat diundangkan di JDIH Setneg
  • Perampasan AsetDisetujui di paripurna 19 November 202627hari lagi menuju batas 30 hari (19 Des 2026)

UUD 1945 Pasal 20 ayat (5): RUU yang disetujui bersama sah menjadi UU 30 hari setelah persetujuan, walau tidak ditandatangani Presiden.

Dari paripurna ke tanda tangan

2025–2026
19 harimedian jeda persetujuan DPR sampai UU ditetapkan Presidendari 10 UU yang kedua tanggalnya tercatat
Paling lama · 29 hari
UU 3/2026 Pelindungan Saksi dan Korban
Paling cepat · 4 hari
UU 16/2025 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pengusul RUU prioritas

73 RUU
  • DPR5/53
  • Pemerintah0/15
  • DPR & DPD0/3
  • DPD0/2
sudah jadi UUsemua RUU usulan

Pembaruan terbaru

Pindah tahap (dicatat GoodStats sejak 7 Okt 2026)

  • 20 Nov 2026 Perampasan Aset Penetapan Usul → Persetujuan menjadi UU
  • 18 Nov 2026 Tata Cara Pembentukan Undang-Undang masuk daftar · Penetapan Usul
  • 10 Nov 2026 Pelindungan Ketenagakerjaan Persetujuan menjadi UU → Selesai
  • 14 Okt 2026 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penetapan Usul → Pembahasan
  • 14 Okt 2026 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Penyusunan → Harmonisasi

Terakhir diperbarui di sistem DPR

  • Perampasan Aset19 Nov 2026 · Persetujuan menjadi UU — Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna
  • Masyarakat Adat19 Nov 2026 · Penyusunan — Penyusunan oleh Komisi/Baleg/Anggota
  • Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional18 Nov 2026 · Penyusunan — Penyusunan oleh Komisi/Baleg/Anggota
  • Komoditas Strategis18 Nov 2026 · Penyusunan — Penyusunan oleh Komisi/Baleg/Anggota
  • Tata Cara Pembentukan Undang-Undang17 Nov 2026 · Penetapan Usul — Penetapan Usul DPR di Rapat Paripurna
  • Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji16 Nov 2026 · Penetapan Usul — Penetapan Usul DPR di Rapat Paripurna

83 RUU dipantau; data DPR dicek ulang tiap hari.

Berita Legislasi

Memuat berita Legislasi
Diambil 22 Nov 2026, 09.53 WIB

Sumber data

DPR RI — Fungsi Legislasi →

Daftar Prolegnas Prioritas dan kumulatif, tahapan tiap RUU, pengusul, dan rekam jejak rapat (tanggal paripurna).

Diambil 22 Nov 2026, 09.53 WIB
JDIH Kementerian Sekretariat Negara →

Daftar undang-undang yang sudah diundangkan: nomor, judul, tanggal ditetapkan, tanggal diundangkan, dan status hukum.

Diambil 22 Nov 2026, 09.53 WIB
Tentang halaman ini

GoodStats adalah media data independen. Halaman ini rangkuman dan visualisasi data resmi — bukan situs resmi DPR maupun Kemensetneg.

Perpindahan tahap dicatat GoodStats sejak 7 Oktober 2026 dengan membandingkan data hari ini dengan hari sebelumnya.

Ada koreksi? Hubungi redaksi GoodStats.

Cara membaca

Halaman ini apa?

Pantauan liputan data GoodStats atas perjalanan RUU di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, dari perencanaan sampai menjadi undang-undang bernomor. Datanya disalin dari sistem legislasi DPR RI dan JDIH Kementerian Sekretariat Negara, lalu dicek ulang tiap hari. GoodStats tidak berafiliasi dengan DPR maupun Kemensetneg.

Tujuh tahapan versi DPR

  • Perencanaan — Baru tercatat di Prolegnas; naskah akademik dan draf belum mulai disusun.
  • Penyusunan — Naskah akademik dan draf RUU sedang disusun oleh pengusul (komisi, Baleg, anggota, atau pemerintah).
  • Harmonisasi — Badan Legislasi menyelaraskan draf dengan UU lain sebelum dibawa ke paripurna.
  • Penetapan Usul — Rapat paripurna menetapkan draf sebagai RUU usul DPR, lalu dikirim ke Presiden.
  • Pembahasan — Dibahas bersama pemerintah di Pembicaraan Tingkat I (rapat kerja, panja, timus/timsin).
  • Persetujuan menjadi UU — Disetujui DPR dan Presiden di rapat paripurna (Pembicaraan Tingkat II); menunggu ditandatangani.
  • Selesai — Ditandai selesai oleh DPR. Nomor dan tanggal undang-undangnya kami ambil dari JDIH Setneg.

“Selesai” belum tentu sudah jadi UU

DPR kadang menandai RUU “Selesai” sebelum undang-undangnya diundangkan. Karena itu halaman ini baru menyebut sebuah RUU sudah jadi UU kalau nomornya tercatat di JDIH Kemensetneg — instansi yang mengundangkannya. Yang belum tercatat masuk kelompok “disetujui, belum diundangkan”.

Aturan 30 hari

Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat (5), RUU yang sudah disetujui bersama DPR dan Presiden sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan 30 hari setelah persetujuan, walaupun tidak ditandatangani Presiden. Hitung mundur di halaman ini memakai tanggal paripurna (Pembicaraan Tingkat II). Lewat dari batas itu, yang kami tahu hanyalah bahwa UU-nya belum tercatat di JDIH Kemensetneg.

Prioritas dan kumulatif

RUU prioritas adalah target tahunan DPR dan pemerintah. RUU kumulatif terbuka bisa diajukan kapan saja di luar target: ratifikasi perjanjian, APBN, pembentukan daerah, tindak lanjut putusan MK, dan penetapan Perpu. Angka ringkasan di halaman ini menghitung RUU prioritas saja.

Asal tiap tanggal

  • Disetujui DPR — rekam jejak RUU di sistem DPR (rapat paripurna Pembicaraan Tingkat II).
  • Ditetapkan & diundangkan — JDIH Kemensetneg.
  • Diperbarui DPR — tanggal pembaruan data RUU di sistem DPR, bukan tanggal rapat.

Rekam jejak DPR kadang tertinggal dari pengesahannya. Tanggal paripurna berikut belum tercatat di DPR dan kami ambil dari pemberitaan: Pusat Finansial Internasional Indonesia — 21 Juli 2026 (Bisnis.com, 21 Juli 2026).

Kenapa tidak ada “capaian Prolegnas” per tahun?

Status tahapan di daftar Prolegnas tahun-tahun lama tidak lagi diperbarui DPR — Prolegnas 2018, misalnya, hanya mencatat satu RUU “Selesai”. Grafik tahunan karena itu membandingkan dua angka yang bisa dipercaya: jumlah target dan jumlah UU yang benar-benar diundangkan.