GoodStats

Statistik Penindakan Korupsi KPK

Perkara tindak pidana korupsi sejak 2004 · data s.d. Maret 2026
PER MARET 2026
DATA RESMI KPKLiputan data GoodStats dari statistik penindakan yang diterbitkan KPK. Angka 2026 baru mencakup Januari–Maret 2026 (triwulan I).Bukan situs resmi KPK. Tabel asli di kpk.go.id →
1.925penyelidikan
1.827penyidikan
1.531penuntutan
1.354inkracht
1.372eksekusi
perkara, akumulasi
sejak 2004

Tren penindakan per tahun

116perkara naik ke penyidikan pada 2025Turun 25% dari 2024 (154).
Puncak: 199 (2018)
Batang pucat: 2026 baru Januari–Maret (triwulan I).

Jenis perkara

perkara · sejak 2004
  • Gratifikasi/​Penyuapan1.13262%
  • Pengadaan Barang/​Jasa/​KN45025%
  • Pungutan/​Pemerasan804%
  • TPPU664%
  • Penyalahgunaan Anggaran573%
  • Perizinan282%
  • Merintangi Proses KPK14<1%

Instansi

perkara · sejak 2004
  • Pemkab/​Pemkot69438%
  • Kementerian/​Lembaga56731%
  • Pemerintah Provinsi22813%
  • BUMN/​BUMD20911%
  • DPR RI915%
  • Komisi312%

Pola per tahun

Jenis Perkara · satuan: perkara
TPK Jenis Perkara, per tahun (perkara)
Kategori'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26*Total
Gratifikasi/Penyuapan1.132
Pengadaan Barang/Jasa/KN450
Pungutan/Pemerasan80
TPPU66
Penyalahgunaan Anggaran57
Perizinan28
Merintangi Proses KPK14
0174285169perkara per tahun · * tahun berjalan, belum utuh

Profesi dan jabatan pelaku

orang · sejak 2004
  • Swasta52126%
  • Eselon I, II, III dan IV45823%
  • Anggota DPR dan DPRD37119%
  • Lain-lain28414%
  • Walikota/​Bupati dan Wakil1839%
  • Kepala Lembaga/​Kementerian432%
  • Hakim332%
  • Gubernur312%
  • Pengacara19<1%
  • Korporasi19<1%

+ 4 kategori lain (34 orang, 2%): Jaksa 16, Komisioner 8, Polisi 6, Duta Besar 4

Wilayah

perkara · sejak 2004
  • Pemerintah Pusat58532%
  • Jawa56431%
  • Sumatera39021%
  • Kalimantan1066%
  • Sulawesi664%
  • Papua513%
  • Maluku282%
  • Kepulauan Nusa Tenggara261%
  • Bali9<1%
  • Malaysia7<1%
  • Singapura3<1%

2026 sejauh ini

45perkara naik ke penyidikanJanuari–Maret 2026 (triwulan I)
35penyelidikan
29penuntutan
20inkracht
18eksekusi
Jenis perkara terbanyak
Gratifikasi/Penyuapan 32 dari 45 perkara
Instansi terbanyak
Kementerian/Lembaga 22 dari 38 perkara
Jabatan terbanyak
Swasta dan Lain-lain masing-masing 14 dari 45 orang

KPK menerbitkan angka tahunan saja, jadi 2026 belum bisa dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tahun utuh terakhir: 2025.

Lima tahap penindakan

  1. 1Penyelidikan1.925
  2. 2Penyidikan1.827
  3. 3Penuntutan1.531
  4. 4Inkracht1.354
  5. 5Eksekusi1.372

Tiap tahap dihitung pada tahun tahap itu terjadi — bukan perkara yang sama yang menyusut dari atas ke bawah.

Jenis kelamin pelaku

2004–2026
8,5%perempuan — 170 dari 2.008 oranglaki-laki 1.838 orang
2004perempuan per tahun · terbanyak 30 (2018)2026

Putusan inkracht per pengadilan

2005–2026
  • Pengadilan Negeri59866%
  • Mahkamah Agung22225%
  • Pengadilan Tinggi829%

Tingkat pengadilan tempat putusan menjadi final. Tabel KPK tidak memuat tahun 2021–2024, jadi totalnya lebih kecil dari tahap inkracht di grafik tren.

Berita KPK

Memuat berita KPK
Diambil 16 Nov 2026, 14.45 WIB

Sumber data

KPK — Statistik Penindakan →

Tujuh tabel resmi di kpk.go.id: tahapan penindakan, instansi, profesi/jabatan, jenis perkara, wilayah, inkracht, dan jenis kelamin. Semua angka di halaman ini turunan dari sini.

Batas data menurut KPK: Per-Maret 2026 | TW ITerakhir dicek 16 Nov 2026, 14.45 WIB
Tentang halaman ini

GoodStats adalah media data independen. Halaman ini rangkuman dan visualisasi dari statistik resmi KPK — bukan situs resmi KPK, dan tidak berafiliasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK memperbarui tabelnya per triwulan. Halaman sumbernya kami cek ulang tiap minggu; angka di sini berubah begitu tabel KPK berubah.

Ada koreksi? Hubungi redaksi GoodStats.

Cara membaca

Halaman ini apa?

Rangkuman liputan data GoodStats atas statistik penindakan tindak pidana korupsi yang diterbitkan KPK di kpk.go.id. Angkanya disalin dari tabel resmi itu apa adanya, lalu dijumlahkan dan digambar ulang. GoodStats tidak berafiliasi dengan KPK.

Lima tahap penindakan

  • Penyelidikan — KPK mencari bukti permulaan: apakah sebuah peristiwa memang tindak pidana korupsi.
  • Penyidikan — Bukti permulaan cukup, perkara resmi diusut dan tersangkanya ditetapkan.
  • Penuntutan — Jaksa KPK membawa berkas perkara dan dakwaan ke Pengadilan Tipikor.
  • Inkracht — Putusan pengadilan tidak lagi bisa dibanding atau dikasasi — sudah final.
  • Eksekusi — Putusan final dijalankan: terpidana masuk lapas, denda dan uang pengganti ditagih.

Tiap tahap dihitung pada tahun tahap itu terjadi, bukan kelompok perkara yang sama. Perkara yang disidik tahun ini bisa baru diputus dua tahun lagi — itu sebabnya eksekusi kadang lebih banyak dari inkracht di tahun yang sama.

Perkara atau orang?

Tabel instansi, jenis perkara, dan wilayah menghitung perkara di tahap penyidikan. Tabel jabatan dan jenis kelamin menghitung orang: satu perkara bisa menjerat beberapa orang, jadi totalnya lebih besar (1.996 orang lawan 1.820 perkara).

“Wilayah” di tabel KPK adalah kelompok pulau plus “Pemerintah Pusat” dan luar negeri, bukan provinsi.

Tahun 2026 belum utuh

Data terakhir KPK berlaku untuk Januari–Maret 2026 (triwulan I). Batang tahun itu digambar pucat dan tidak dibandingkan dengan tahun-tahun penuh. KPK hanya menerbitkan angka tahunan, jadi perbandingan dengan triwulan yang sama tahun lalu juga belum bisa dibuat.

Total di halaman ini vs. tabel KPK

Semua total di halaman ini adalah jumlah angka tahunan, supaya angka besar dan grafiknya tidak saling bertentangan. Kolom “Total/Jumlah” di tabel KPK sendiri tidak selalu sama dengan jumlah tahunannya, dan antartabel pun totalnya bisa berbeda beberapa perkara.

Baris yang kolom totalnya di sumber berbeda:
BarisJumlah tahunanKolom total KPK
Penyelidikan (Penindakan)1.9251.907
Penuntutan (Penindakan)1.5311.508
Inkracht (Penindakan)1.3541.334
Eksekusi (Penindakan)1.3721.383
Kepala Lembaga/Kementerian (Profesi/Jabatan)4342
Pengadaan Barang/Jasa/KN (Jenis Perkara)450446
Pemerintah Pusat (Wilayah)585578
Sumatera (Wilayah)390382

Tabel inkracht bolong

Tabel inkracht per tingkat pengadilan tidak memuat tahun 2021–2024. Totalnya karena itu jauh di bawah tahap inkracht di tabel tahapan, dan keduanya tidak bisa dibandingkan langsung.